RAZORA

Jumat, 06 Januari 2012

BAB 12 A. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948

Membahas tentang pemberontakan PKI di
Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir
Syarifuddin tahun 1948. Mengapa kabinet Amir jatuh?
Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya
dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan
Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,
pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk
Front Demokrasi Rakyat (FDR)

B. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)

1. DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat
Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan
militer Republik Indonesia harus meninggalkan
wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus
mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai
Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa
menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat
merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah
S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada
tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan
berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan
pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII).
Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh
Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas.
Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud
Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin
Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen),
Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi
Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.

Pemberontakan APRA (C. Angkatan Perang Ratu Adil), Andi Azis, dan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakanpemberontakan
yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri.
Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis,
dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

D. Dampaknya terhadap Munculnya Pergolakan dan Pemberontakan Daerah

Sejak pemerintahan kabinet Ali II, muncul berbagai masalah
mengenai hubungan pusat dan daerah. Beberapa masalah yang
timbul yaitu sebagai berikut:
1. Sikap tidak senang terhadap pemerintah pusat, terutama di
Sumatra dan Sulawesi. Mereka merasa tidak puas dengan
alokasi biaya pembangunan yang diterima dari pusat.
2. Terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat.
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sekitar tahun
1957 memang tidak harmonis.

1. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI)

Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari
ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan
pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang
dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan.
Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan
dewan-dewan daerah seperti berikut.
a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin
oleh Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin
oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang
dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel
Ventje Sumual.

E. Peristiwa Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965

1. Kondisi Politik Menjelang G 30 S/PKI
Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh
Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk
memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari
pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa
yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya
nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan
yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama
Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.
Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk
Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro
Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.
a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam
tubuh ABRI.
b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang
telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah
disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.
c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah
dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktuwaktu
dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.

BAB 13 A. Lahirnya Orde Baru

Dalam kondisi ekonomi yang parah,
para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan
Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari
1966 para demonstran mendatangi DPR-GR
dan mengajukan Tritura yang isinya:
1. pembubaran PKI,
2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. penurunan harga.
Menghadapi aksi mahasiswa, Presiden Soekarno
menyerukan pembentukan Barisan Soekarno kepada
para pendukungnya. Pada tanggal 23 Februari 1966
kembali terjadi demonstrasi. Dalam demonsrasi
tersebut, gugur seorang mahasiswa yang bernama
Arif Rahman Hakim. Oleh para demonstran Arif
dijadikan Pahlawan Ampera.
Ketika terjadi demonsrasi, presiden merombak
kabinet Dwikora menjadi kabinet Dwikora yang
Disempurnakan. Oleh mahasiswa susunan kabinet yang baru
ditentang karena banyak pendukung G 30 S/PKI yang duduk dalam
kabinet, sehingga mahasiswa memberi nama kabinet Gestapu.
Tiga perwira tinggi TNI AD yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen
M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menyusul presiden ke Istana
Bogor. Tujuannya agar Presiden Soekarno tidak merasa terpencil.
Selain itu supaya yakin bahwa TNI AD bersedia mengatasi keadaan
asal diberi kepercayaan penuh. Oleh karena itu presiden mem-
beri mandat kepada Letjen Soeharto untuk
memulihkan keadaan dan kewibawaan
pemerintah. Mandat itu dikenal sebagai
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Keluarnya Supersemar dianggap sebagai
tonggak lahirnya Orde Baru.
1. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa
tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya
pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.









Gambar 13.4 Letjen Soeharto

B. Pada Masa Orde Baru Berbagai Peristiwa Penting di Bidang Politik

Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen
Soeharto berlandaskan pada Supersemar. Agar dikemudian tidak
menimbulkan masalah, maka Supersemar perlu diberi landasan
hukum. Oleh karena itu pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS mengadakan
sidang umum. Berikut ini ketetapan MPRS hasil sidang umum
tersebut.
1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan dan
Pengukuhan Supersemar.
2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum
yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan
kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia
yang bebas dan aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan
Kabinet Ampera.
5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran
Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakan PKI sebagai
organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.

C. Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan
pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.
Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan
makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan
Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada
Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal
berikut.

D. Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah
adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi
Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang
melanda Asia.
Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12
Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya
empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat
keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana,
Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat
mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai
“Pahlawan Reformasi”.
Menanggapi aksi reformasi tersebut,
Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle
Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet
Reformasi. Selain itu juga akan membentuk
Komite Reformasi yang bertugas
menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian,
UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU
Antimonopoli, dan UU Antikorupsi.
Dalam perkembangannya, Komite
Reformasi belum bisa terbentuk karena 14
menteri menolak untuk diikutsertakan dalam
Kabinet Reformasi.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden
Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya
kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini
menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan
dimulainya Orde Reformasi.

 
Free Website templatesfreethemes4all.comLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesFree Soccer VideosFree Wordpress ThemesFree Web Templates