D. Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah
adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi
Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang
melanda Asia.
Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12
Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya
empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat
keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana,
Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat
mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai
“Pahlawan Reformasi”.
Menanggapi aksi reformasi tersebut,
Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle
Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet
Reformasi. Selain itu juga akan membentuk
Komite Reformasi yang bertugas
menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian,
UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU
Antimonopoli, dan UU Antikorupsi.
Dalam perkembangannya, Komite
Reformasi belum bisa terbentuk karena 14
menteri menolak untuk diikutsertakan dalam
Kabinet Reformasi.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden
Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya
kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini
menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan
dimulainya Orde Reformasi.


2. Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan
Habibie
Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai
presiden tanggal 21 Mei 1998.
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil
dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi
tuntutan reformasi dari masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil
mengganti lima paket undang-undang masa Orde
Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih
demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama
dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN).
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai
terangkat kembali.
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil
diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan
pemilihan presiden yang demokratis.